Petunjuk Teknis Operasional Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tags: juknis, pendataan, pelaporan
...
Kategori:

Pedoman/ Juknis

Tanggal :

16-11-2020

Tags :

juknis, pendataan, pelaporan

Deskripsi :

Perdagangan manusia, seringkali disebut sebagai perbudakan modern, merupakan ndak kejahatan yang menguntungkan yang melangar hak asasi manusia sehingga mempengaruhi individu, masyarakat dan negara. Tindak kejahatan tersebut bersifat laten dan kerapkali dikelilingi oleh ke dakpahaman tentang aspek-aspek yang terkait dan bagaimana membedakannya dari bentuk-bentuk kekerasan lainnya. Para korban perdagangan orang cenderung untuk dak melaporkan ndak kejahatan tersebut karena mereka dak menganggap diri mereka sendiri sebagai korban (terkadang menyalahkan diri sendiri akan apa yang terjadi), dak memahami bantuan yang tersedia atau khawa r terhadap s gma dan konsekuensi yang mbul apabila kisah itu tersebar. Upaya proak f dan kolabora f dari para penyedia layanan khusus sangat pen ng untuk menjamin iden kasi secara tepat waktu dan perlindungan korban perdagangan manusia yang berorientasi pada: korban selamat; deteksi dan penuntutan ndak kejahatan; serta pencegahan dan peningkatan kesadaran dengan sasaran kelompok populasi yang rentan dan berisiko.

Di Indonesia, laki-laki, perempuan dan anak-anak termasuk dalam korban perdagangan manusia dengan tujuan eksploitasi tenaga kerja dan eksploitasi seksual, eksploitasi sebagai pengemis dan pelaku kriminal yang dipaksakan demi keuntungan para perekrut dan pelaku perdagang orang yang dapat merusak kehidupan para korban dan keluarga mereka. Untuk mengatasi tantangan ini, Pemerintah Indonesia mengamanatkan pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penaganan Tindak Pidana Perdagangan Orang baik di ngkat nasional, provinsi dan kotamadya/kabupaten (Gugus Tugas PPTPPO) untuk melaksanakan fungsi koordinasi dalam kegiatan pencegahan, perlindungan dan penuntutan melawan perdagangan orang melalui kerja sama dengan para pemangku kepen ngan pemerintah dan non-pemerintah lainnya.

Pedoman Teknis untuk Gugus Tugas TPPO yang Efek f (selanjutnya disebut Pedoman) ini dikembangkan atas kerjasama IOM dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan dengan dukungan dari Kedutaan Inggris di Jakarta, sebagai panduan langkah demi langkah prak s dan manual untuk membantu pemerintah di ngkat daerah dalam membentuk dan menyelenggarakan Gugus Tugas dengan tujuan meningkatkan penanganan yang e sien dan terkoordinasi, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap perlindungan para korban dan aksesibilitas layanan melawan perdagangan orang di ngkat nasional dan daerah.

Pedoman ini merupakan dokumen “hidup” yang dinamis yang dapat disun ng dan dimutakhirkan dengan prak k-prak k dan pendekatan-pendekatan baru.

Was this page helpful?

29 people found this page helpful so far!